Salam Persahabatan Oleh H Onnie S Sandi SE

Konvoi menuju Wanayasa Tgl 1 Desember 2012

Acara Orasi di Wanayasa

Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada para blogger sahabatku, karena sejak tanggal 7 November 2012, saya praktis tidak aktif sebaga blogger, hal ini semata-mata karena kesibukan saya sebagai kandidat yang harus keluar masuk desa untuk melakukan sosialisasi. Alhamdullilah kemarin tanggal 10 Desember 2012, adalah kampanye terakhir yang dilakukan oleh Kang Burhan dan saya berakhir.

Saatnya Berbuat.... Oleh H Onnie S Sandi SE

Letkol (Purn) Burhan Fuad SE,MM, calon Bupati Purwakarta 2013-2018

Dengan mengucapkan Bismillahir Rohmanir Rokhim……………saya pastikan melangkah untuk melakukan perubahan dengan mencalonkan dan berpasangan dengan  Letkol ( Pun ) Burhan Fuad SE MM, untuk mengikuti Pemilukada Bupati/Wk Bupati Purwakarta, yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2012.

Mengukur kadar Public Goods & Mixed Goods yang dilakukan Kepala daerah oleh H Onnie S Sandi SE

Sesuai dengan teori Klasik Adam Smith ,Pemerintah harus memberi prioritas pada Public Goods dan Mixed Goods dan bukan Private goods, karena sesungguhnya pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu dalam bidang hankamnas, keadilan sosial dan pekerjaan umum, dengan adanya pembagian otonomi daerah dimana fungsi Hankamnas, Luar Negeri dan Keuangan dikelola Pemerintah Pusat dan selebihnya dikelola dan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, maka kewajiban pimpinan daerah semakin besar untuk melaksanakan public goods dan mixed goods sesuai yang diamanatkan oleh UUD 45 yakni ; 

• Ekonomi Pasal 33 ayat 2 UUD 45 yaitu cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang

Politisasi dan Politisi PNS oleh Nanang Purnama SE

Politisasi dan Politisi PNS, adalah dua istilah yang mengandung makna berbeda yakni politisasi PNS lebih berwakna ketidak berdayaan PNS melawan hegemoni kekuasaan sehingga melakukan tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan kewajiban dan keinginan dirinya ,  sedangkan Politisi PNS lebih mencerminkan  perilaku PNS yang secara sadar dan sengaja melakukan tindakan melawan hukum dengan melanggar Undang-Undang dan Peraturan  dan terlibat secara langsung atau tidak langsung  dalam kegatan politik praktis untuk memenangkan Petahana.

Jenis dan penyebab Korupsi Oleh H Onnie S Sandi SE

Korupsi di negara kita sangat marak  terjadi hampir di seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan daerah, hal ini dapat 

terjadi adalah karena integritas dari pegawai yang sangat rendah, system pemerintahan dan pengawasan yang tidak efektif ,sangsi hukum yang tidak memilki efek jera dan masyarakat sendiri yang memandang koruptor bukan pelaku kejahatan luar biasa, sehingga ada kecenderungan siapapun yang menduduki jabatan tertentu akan melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi dalam suatu oganisasi dapat kita bedakan dalam 3 faktor bagaimana korupsi itu terjadi , yaitu ;

a. Kemampuan.

Adalah kemampuan orang tersebut untuk melakukan korupsi ? Kemampuan melakukan tindak korupsi hanya bisa dilakukan apabila orang tsb memilki kemampuan dan kecerdasan untuk merekayasa dengan membuat data,pembukuan dan laporan fiktifyang tentunya bertujuan agar kasusnya tidak terdeteksi atau tidak terungkap saat ada pemeriksaan dari   Instansi yang berkompeten.

Pudarnya sebuah khittah - H. Onnie S. Sandi, SE.

HUKUM

 

Pro Justicia;

 Pudarnya sebuah khittah

“Keadilan hanya dapat diartikan dalam keberadaan pihak. Titik temu keberimba-ngan antar pihak. Oleh karena itu keadilan hanya berarti kesepihakan mana-kala dalam formulasinya sama sekali mengabaikan peran dan keberadaan publik”            

Oleh : H. Onnie S. Sandi, SE.

“Le loa cest moi”, ungkapan antagonis raja Louis di era monarki Perancis di abad perte-ngahan tersebut merupakan noktah hitam yang diseberangkan sekaligus dapat dianta-ranya dijadikan sebagai presumption motif dari bagaimana perlunya hukum dan peraturan perundang-undangan dibuat, diformulasikan dalam rangka menghindarkan diri dari terjadi-nya penindasan dan penguasaan. Hukum merupakan upaya perlindungan pada awal-nya. Pemerian dari jajaran hak rakyat yang ingin diakui oleh kekuasaan agar keberadaannya tidak menjadi bahan eksploitir pihak penguasa.

Khittah Demokrasi - Nanang Purnama, SE

POLITIK

Khittah Demokrasi

“Dalam bentuk elektoral, demokrasi merupakan sistem yang memungkinkan tumbangnya para cerdik cendekia, para bijak bestari di tangan si bodoh yang mampu menghimpun massa.”

Oleh : Nanang Purnama, SE

***

Sebagai ilustrasi adalah acara Indonesian Idol di RCTI dan acara-acara serupa. Pertanya-annya, apakah kemudian pemenang meru-pakan pemilik kualitas suara termerdu? Pemilik kualitas suara atau pemilik potensi terbaik? Contoh lain dan teraktual bagi kita di Purwakarta, apakah purwa kembar berada di posisi kedua karena kalah kualitas? – Jawabannya, belum tentu atau justru tidak sama sekali. Penentunya adalah “mayoritas” polling SMS; serta tentu saja, setting agenda dari pemilik-pemilik kepentingan yang ada (dalam hal ini media dan sponsor) untuk menggiring opini polling.

Perihal Upaya Penyesuaian Tarif PDAM Kabupaten Purwakarta - Nanang Purnama, SE

Kesenjangan Kebijakan dengan Publik

(Perihal Upaya Penyesuaian Tarif PDAM Kabupaten Purwakarta)

Oleh : Nanang Purnama, SE.

 

Sepanjang operasionalitasnya melulu bertumpu pada tarif dengan tidak melibatkan unsur pemberian jasa dan kemanfaatan umum sebagai satu kesatuan sifat, maka secara yuridis filosofis dapat dikatakan bahwa ia bukan merupakan perusahaan daerah             

Substansi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, sedianya sudah teramat jelas. Perusahaan daerah didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sifat operasionalnya dijalankan dalam kerangka satu kesatuan produksi dari pemberian jasa, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan pemupukan pendapatan. Implikan konsepstual sebagai prime motive yang semestinya dengan mudah dapat ditangkap oleh setiap pelaku kebijakan daerah daripadanya, adalah bahwa ia dilahirkan dengan latar belakang antisipasi dan upaya perlindungan terhadap publik dari penguasaan sektor-sektor kebutuhan primer oleh pihak industrial swasta. Perusahaan daerah adalah wujud dari ekonomi kerakyatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk menjaga relevansi, persistensi dan konsistensi normatif dari sebuah perusahaan daerah amatlah diperlukan. Evaluasi; dalam hal ini mengambil PDAM sebagai contoh, menjadi wajib, secara berkala dan dalam lingkup yang ditentukan.

Apapun penentuan lingkupnya terkemudian, sebagai garis bawah, evaluasi haruslah pertama kali berangkat dari imperatif kategoris berupa standar kebutuhan rakyat dalam pertautan logisnya dengan konteks tujuan, serta dari analisis atas satu kesatuan sifat di level operasional sebagai satuan aspek yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Selain mutu pelayanan, tingkat baku mutu air, pendekatan analisis sebagai bahan evaluasi adalah melalui tetapan tarif.